Sunday, June 30, 2019

Rencana Aksi Deklarasi Potomac untuk Kebebasan Beragama


Logo Ministerial to Advance Religious Freedom

"Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah dan ketaatan."

Deklarasi universal hak asasi manusia

(Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.)

Universal Declaration of Human Rights

Dihadapkan dengan tantangan terhadap kebebasan beragama di seluruh dunia, Ketua Menteri untuk Memajukan Kebebasan Beragama menyajikan Rencana Tindakan Potomac ini sebagai kerangka kerja untuk kegiatan nasional dan multinasional. Komunitas internasional didorong untuk menggunakan ketentuan-ketentuan Rencana Aksi ketika menanggapi pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan beragama atau kasus penganiayaan karena agama, kepercayaan, dan non-keyakinan:

(Faced with challenges to religious freedom worldwide, the Chairman of the Ministerial to Advance Religious Freedom presents this Potomac Plan of Action as a framework for national and multinational activity.  The international community is encouraged to draw on the Plan of Action’s provisions when responding to violations and abuses of religious freedom or instances of persecution on account of religion, belief, on non-belief:)

Mempertahankan Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

(Defending the Human Right of Freedom of Religion or Belief)

Negara-negara harus meningkatkan advokasi dan koordinasi kolektif untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama dan untuk melawan penganiayaan terhadap individu karena agama atau kepercayaan. Dalam semangat itu, negara harus bekerja untuk:

(States should increase collective advocacy and coordination to promote and protect religious freedom and to counter the persecution of individuals because of religion or belief.  In that spirit, states should work to:)

• Mengecam keras tindakan diskriminasi dan kekerasan atas nama atau terhadap agama tertentu atau ketiadaan agama dan mendesak akuntabilitas langsung bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, termasuk aktor negara dan non-negara.

(Condemn strongly acts of discrimination and violence in the name of or against a particular religion or lack thereof and press for immediate accountability for those responsible for such violence, including state and non-state actors.)

• Melindungi anggota komunitas agama, anggota yang berbeda pendapat, dan orang yang tidak percaya dari ancaman terhadap kebebasan, keselamatan, mata pencaharian, dan keamanan mereka karena kepercayaan mereka.

(Protect members of religious communities, dissenting members, and non-believers from threats to their freedom, safety, livelihood, and security on account of their beliefs.)

• Menghormati kebebasan orang tua untuk memberikan pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka sendiri dan untuk memastikan anggota komunitas minoritas agama dan orang-orang yang tidak percaya tidak diindoktrinasi secara paksa ke agama lain.

(Respect the liberty of parents to provide their children religious and moral education in conformity with their own conscience and convictions and to ensure members of religious minority communities and non-believers are not forcibly indoctrinated into other faiths.)

• Melindungi kemampuan penganut agama, institusi, dan organisasi untuk memproduksi dalam jumlah yang mereka inginkan dari publikasi dan materi keagamaan, serta untuk mengimpor dan menyebarluaskan materi tersebut.

(Protect the ability of religious adherents, institutions, and organizations to produce in quantities they desire religious publications and materials, as well as to import and disseminate such materials.)

• Meningkatkan pemahaman internasional tentang bagaimana penindasan kebebasan beragama dapat berkontribusi pada ekstremisme kekerasan, sektarianisme, konflik, ketidakamanan, dan ketidakstabilan.

(Increase international understanding of how suppression of religious freedom can contribute to violent extremism, sectarianism, conflict, insecurity, and instability.)

• Pastikan tuduhan palsu tentang "ekstremisme" tidak digunakan sebagai alasan untuk menekan kebebasan individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka dan untuk mempraktikkan keyakinan mereka, atau sebaliknya membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

(Ensure false accusations of “extremism” are not used as a pretext to suppress the freedom of individuals to express their religious beliefs and to practice their faith, or otherwise limit freedoms of peaceful assembly and association.)

• Menghilangkan pembatasan yang terlalu membatasi kemampuan orang percaya dan tidak percaya untuk mewujudkan iman atau keyakinan mereka dalam ketaatan dan praktik, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, melalui pertemuan damai, ibadah, ketaatan, doa, praktik, pengajaran, dan kegiatan lainnya.

Eliminate restrictions unduly limiting the ability of believers and non-believers to manifest their faith or beliefs in observance and practice, either alone or in community with others, through peaceful assembly, worship, observance, prayer, practice, teaching, and other activities.)

• Berbicara secara bilateral, juga melalui forum multilateral, menentang pelanggaran atau penyalahgunaan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Speak out bilaterally, as well as through multilateral fora, against violations or abuses of the right to freedom of religion or belief.)

Menghadapi Batasan Hukum

(Confronting Legal Limitations)

Negara harus mempromosikan kebebasan beragama dan menerapkan hukum dan kebijakan mereka sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam semangat itu, negara harus bekerja untuk:

(States should promote religious freedom and bring their laws and policies into line with international human rights norms regarding freedom of religion or belief.  In that spirit, states should work to:)

• Melindungi kebebasan berpikir, hati nurani, agama, atau keyakinan dan memastikan individu dapat dengan bebas mengubah keyakinan, atau tidak percaya, tanpa hukuman atau takut akan kekerasan, dan mendorong pencabutan ketentuan yang menghukum atau mendiskriminasi individu karena meninggalkan atau mengubah agama atau kepercayaan mereka.

(Protect freedom of thought, conscience, religion, or belief and ensure individuals can freely change beliefs, or not believe, without penalty or fear of violence, and encourage the repeal of provisions penalizing or discriminating against individuals for leaving or changing their religion or belief.)

• Mendorong sistem registrasi yang dikelola negara untuk pengakuan resmi komunitas agama menjadi opsional (bukan wajib) dan tidak terlalu membebani, sehingga dapat membantu memfasilitasi praktik agama yang bebas dan legal bagi komunitas umat beriman.

)Encourage any state-managed registration systems for official recognition of religious communities be optional (rather than mandatory) and not unduly burdensome, so as to help facilitate the free and legal practice of religion for communities of believers.)

• Memungkinkan komunitas keagamaan untuk mendirikan tempat ibadah atau pertemuan yang dapat diakses secara bebas di depan umum atau pribadi, untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan struktur hierarkis dan kelembagaan mereka sendiri, untuk melatih personel keagamaan dan anggota masyarakat mereka, dan untuk memilih, menunjuk, dan mengganti personel mereka di sesuai dengan kepercayaan mereka tanpa campur tangan pemerintah.

Allow religious communities to establish freely accessible places of worship or assembly in public or private, to organize themselves according to their own hierarchical and institutional structures, to train their religious personnel and community members, and to select, appoint, and replace their personnel in accordance with their beliefs without government interference.)

• Mencabut undang-undang anti-penistaan ​​agama, yang secara inheren subyektif, dan sering berkontribusi pada sektarianisme dan ekstremisme kekerasan. Penegakan undang-undang semacam itu terlalu menghambat pelaksanaan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi dan mengarah pada pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

(Repeal anti-blasphemy laws, which are inherently subjective, and often contribute to sectarianism and violent extremism. Enforcement of such laws unduly inhibits the exercise of the rights to freedoms of religion, belief, and expression and leads to other human rights violations or abuses.)

• Mengakui bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama dapat memberi ruang bagi para aktor agama untuk terlibat dalam upaya konstruktif untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremisme, terorisme dan konflik, dan untuk bekerja sama dengan aktor-aktor non-agama pada saat yang sama.

(Recognize that respect for religious freedom can afford space to religious actors to engage in constructive efforts to prevent and counter violent extremism, terrorism and conflict, and to collaborate with non-religious actors on the same.)

• Mendorong pengembangan undang-undang dan kebijakan keberatan yang berhati nurani untuk mengakomodasi kepercayaan agama orang-orang usia militer dan memberikan alternatif untuk layanan militer.

(Encourage the development of conscientious objection laws and policies to accommodate the religious beliefs of military age persons and provide alternatives to military service.)

Advokasi untuk Hak yang Sama dan Perlindungan untuk Semua, Termasuk Anggota Minoritas Agama

(Advocating for Equal Rights and Protections for All, Including Members of Religious Minorities)

Negara-negara seyogyanya memajukan hak asasi manusia dari anggota minoritas agama, membenci anggota dari kepercayaan mayoritas, dan orang yang tidak percaya, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam semangat itu, negara harus bekerja untuk:

(States should promote the human rights of members of religious minorities, dissenting members from the majority faith, and non-believers, including freedom of religion or belief.  In that spirit, states should work to:)

• Perlakukan semua orang secara adil di bawah hukum - terlepas dari agama, kepercayaan, atau afiliasi agama seseorang, atau ketiadaan - dan pastikan petugas penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk melindungi semua orang, termasuk anggota minoritas agama, dari bahaya atau tindakan diskriminatif karena iman atau kepercayaan mereka.

(Treat all persons equally under the law – regardless of an individual’s religion, beliefs or religious affiliation, or lack thereof – and ensure law enforcement officials take measures to protect all persons, including members of religious minorities, from harm or discriminatory acts on account of their faith or beliefs.)

• Mencegah diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan pada akses terhadap keadilan, pekerjaan, pendidikan dan perumahan, dalam status pribadi dan hukum keluarga, dan dalam akses ke peluang untuk berekspresi di forum publik.

(Prevent discrimination on the grounds of religion or belief in access to justice, employment, education and housing, in personal status and family laws, and in access to opportunities for expression in public forums.)

• Memastikan bahwa semua orang, termasuk anggota komunitas minoritas agama, bebas dari konversi paksa, dan berhak untuk dan menerima perlindungan yang sama berdasarkan hukum tanpa diskriminasi.

(Ensure that all people, including religious minority community members, are free from forced conversions, and are entitled to and receive equal protection under the law without discrimination.)

• Menanggapi dengan cepat serangan fisik terhadap orang dan perusakan atau perusakan situs suci atau properti berdasarkan agama atau kepercayaan, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.

(Respond quickly to physical assaults on persons and the destruction or vandalizing of holy sites or property based on religion or belief, and hold those responsible accountable.)

• Mendorong pengajaran tentang nilai pemahaman dan kolaborasi intra dan antaragama, dan mempromosikan pemahaman umum tentang agama-agama dunia untuk mengurangi kesalahpahaman dan stereotip yang berbahaya.

(Encourage teaching about the value of intra- and inter-faith understanding and collaboration, and promote a general understanding of world religions to reduce harmful misunderstandings and stereotypes.)

• Menumbuhkan kebebasan beragama dan pluralisme dengan mempromosikan kemampuan anggota semua komunitas agama, termasuk pekerja migran, untuk mempraktikkan agama mereka, dan untuk berkontribusi secara terbuka dan setara dengan masyarakat.

(Foster religious freedom and pluralism by promoting the ability of members of all religious communities, including migrant workers, to practice their religion, and to contribute openly and on an equal footing to society.)

• Mendorong pihak berwenang untuk mengecam dan mengutuk diskriminasi publik dan kejahatan yang menargetkan individu karena agama atau kepercayaan mereka atau ketiadaannya.

(Encourage authorities to denounce and condemn public discrimination and crimes targeting individuals on account of their religion or belief or lack thereof.)

Menanggapi Genosida dan Kekejaman Massal lainnya

(Responding to Genocide and other Mass Atrocities)

Negara-negara harus menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan lainnya yang diperlukan untuk melindungi populasi mereka dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk ketika didasarkan pada keyakinan agama. Dalam semangat itu, negara harus bekerja untuk:

(States should use appropriate diplomatic, humanitarian and other necessary means to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity, including when based on religious convictions.  In that spirit, states should work to:)

• Mengambil tindakan segera untuk melindungi populasi mereka dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.

(Take immediate action to protect their populations from genocide, crimes against humanity, war crimes, and ethnic cleansing.)

• Mengecam pesan atau narasi yang mempromosikan kekerasan terhadap pemegang keyakinan agama atau keyakinan tertentu atau yang menumbuhkan ketegangan intra dan antaragama, baik oleh pejabat pemerintah atau aktor non-negara.

(Condemn messages or narratives that promote violence against the holders of certain religious or other beliefs or that foster intra- and inter-religious tensions, whether by government officials or non-state actors.)

• Mengambil langkah-langkah untuk mendukung upaya investigasi dan bekerja untuk melestarikan bukti dan mendokumentasikan dugaan kejahatan ketika laporan kekejaman muncul, termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pembersihan etnis.

(Take steps to support investigative efforts and work to preserve evidence and document suspected crimes when reports of atrocities arise, including genocide, war crimes, crimes against humanity, or ethnic cleansing.)

• Meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kekejaman massal, dan pembersihan etnis dan kejahatan terkait, dan menggunakan mekanisme untuk mempromosikan akuntabilitas, keadilan, dan rekonsiliasi.

(Hold accountable those responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes, mass atrocities, and ethnic cleansing and related crimes, and employ mechanisms to promote accountability, justice, and reconciliation.)

• Mempertimbangkan kebutuhan para penyintas dan keluarga para penyintas kekejaman dan memberi mereka bantuan dan sumber daya untuk membantu membangun kembali dan menyembuhkan masyarakat dan individu yang trauma di daerah pasca konflik.

(Consider the needs of survivors and families of survivors of atrocities and provide them assistance and resources to help rebuild and heal traumatized communities and individuals in post-conflict areas.)

• Bekerja dengan korban yang bersedia dan selamat dari kekejaman massal untuk mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi dan upaya pendidikan tentang pengalaman, pemulihan, dan ketahanan mereka.

(Work with willing victims and survivors of mass atrocities to develop and disseminate communications and educational efforts about their experiences, recovery and resilience.)

Pelestarian Warisan Budaya

(Preserving Cultural Heritage)

Negara harus meningkatkan upaya untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya, termasuk komunitas agama minoritas yang terancam, khususnya di zona konflik, dan untuk melestarikan situs warisan budaya, bahkan komunitas yang anggotanya telah berkurang atau beremigrasi ke negara lain. Dalam semangat itu, negara harus bekerja untuk:

(States should increase efforts to protect and preserve cultural heritage, including that of threatened minority religious communities, particularly in conflict zones, and to preserve cultural heritage sites, even those of communities whose members have dwindled or emigrated to other countries.  In that spirit, states should work to:)

• Mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang memperkenalkan atau meningkatkan daftar inventaris situs budaya dan objek yang mempromosikan penghormatan dan melindungi warisan, termasuk tempat ibadah dan situs keagamaan, tempat pemujaan, dan pemakaman, dan yang mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai di mana situs tersebut rentan terhadap vandalisme atau perusakan oleh aktor negara atau non-negara.

(Adopt and implement policies that introduce or improve inventory lists of cultural sites and objects that promote respect for and protect heritage, including places of worship and religious sites, shrines, and cemeteries, and that take appropriate protective measures where such sites are vulnerable to vandalism or destruction by state or non-state actors.)

• Menjaga situs warisan, dan membantu pemerintah lain melakukannya, dengan menawarkan bantuan teknis dan pelatihan profesional kepada pejabat terkait, serta memberikan bantuan darurat untuk situs yang dalam bahaya langsung.

(Safeguard heritage sites, and help other governments do so, by offering technical assistance and professional training to relevant officials, as well as provide emergency assistance for sites in immediate danger.)

• Membantu masyarakat yang terkena dampak untuk mengamankan, melindungi, memperbaiki dan / atau menstabilkan situs warisan budaya mereka.

(Assist impacted communities to secure, protect, repair and/or stabilize their cultural heritage sites.)

• Mendorong partisipasi oleh penduduk setempat dalam pelestarian warisan budaya mereka, dan melibatkan anggota komunitas agama dan lainnya, termasuk kepemimpinan mereka, dengan pelatihan tentang cara-cara untuk melindungi warisan budaya mereka dari kerusakan dan / atau penjarahan.

(Encourage participation by the local population in the preservation of their cultural heritage, and engage members of religious communities and others, including their leadership, with training on ways to protect their cultural heritage from damage and/or looting.)

• Membantu upaya untuk memulihkan situs warisan budaya yang penting bagi banyak komunitas di zona konflik sehingga dapat memupuk hubungan intra dan antaragama dan membangun kembali kepercayaan.

(Assist with efforts to restore cultural heritage sites of significance to multiple communities in a conflict zone so as to foster intra- and inter-faith relations and rebuild trust.)

• Meningkatkan kesadaran publik, khususnya di kalangan kaum muda, tentang pentingnya dan sejarah warisan budaya, dengan bekerja dengan dan melalui para pelaku agama dan tokoh masyarakat lainnya.

(Raise public awareness, particularly among youth, of the significance and history of cultural heritage, by working with and through religious actors and other community leaders.)

Memperkuat Respons

(Strengthening the Response)

Negara harus mengambil tindakan untuk merespons ancaman terhadap kebebasan beragama yang terus berkembang di seluruh dunia. Dalam semangat itu, negara-negara harus mempertimbangkan untuk menyetujui Deklarasi Potomac dan bekerja untuk:

(States should take actions to respond to threats to religious freedom that continue to proliferate around the world.  In that spirit, states should consider endorsing the Potomac Declaration and work to:)

• Memperluas dukungan finansial untuk membantu orang-orang yang dianiaya karena advokasi kebebasan beragama mereka, afiliasi atau praktik, atau karena tidak percaya dan mendukung pekerjaan pengembangan kapasitas organisasi advokasi kebebasan beragama, dan mendorong yayasan swasta untuk meningkatkan pendanaan untuk tujuan-tujuan tersebut.

(Extend financial support to assist persons persecuted for their religious freedom advocacy, affiliation or practice, or for being a non-believer and support the capacity- building work of religious freedom advocacy organizations, and encourage private foundations to increase funding to such causes.)

• Memperkuat supremasi hukum, jaminan pengadilan yang adil, dan kapasitas kelembagaan untuk melindungi kebebasan beragama dan hak asasi manusia lainnya.

(Strengthen rule-of-law, fair trial guarantees, and the institutional capacity to protect religious freedom and other human rights.)

• Menyediakan sumber daya diplomatik tambahan melalui penciptaan posisi duta besar khusus atau titik fokus di kementerian luar negeri, dan mendukung aksi kolektif melalui pengelompokan seperti Kelompok Kontak Internasional untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Panel Parlemen Internasional untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

(Provide additional diplomatic resources through the creation of special ambassadorial positions or focal points in foreign ministries, and support collective action through such groupings as the International Contact Group for Freedom of Religion or Belief and the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief.)

• Melatih dan memperlengkapi para diplomat dalam arti dan nilai kebebasan beragama dan bagaimana memajukannya.

(Train and equip diplomats in the meaning and value of religious freedom and how to advance it.)

• Berkomitmen kembali setiap tahun untuk mempromosikan kebebasan beragama bagi semua orang, dengan menetapkan tanggal 3 Agustus, hari pertama pembantaian Sinjar ISIS yang menargetkan Yezidis, sebagai hari peringatan yang diakui secara nasional atau internasional untuk mengenang orang-orang yang selamat dari penganiayaan agama.

(Recommit annually to promoting religious freedom for all, by establishing August 3, the first day of ISIS’s Sinjar massacre targeting Yezidis, as a nationally or internationally recognized day of remembrance of survivors of religious persecution.)

• Mengizinkan dan mendukung organisasi masyarakat sipil dan aktor agama dalam upaya mereka untuk mengadvokasi, dan mengorganisir atas nama, kebebasan beragama, pluralisme, perdamaian dan toleransi, serta nilai-nilai terkait.

(Allow and support civil society organizations and religious actors in their efforts to advocate for, and organize on behalf of, religious freedom, pluralism, peace and tolerance and related values.)

• Memfasilitasi pembuatan forum domestik, atau memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada, di mana kelompok agama, organisasi berbasis agama dan masyarakat sipil dapat bertemu untuk membahas keprihatinan tentang kebebasan beragama di dalam dan luar negeri, serta melalui badan-badan di tingkat regional.

(Facilitate the creation of domestic forums, or utilize existing groups, where religious groups, faith-based organizations and civil society can meet to discuss concerns about religious freedom at home and abroad, as well as through bodies at the regional level.)

• Mendorong kementerian dan pejabat pemerintah untuk terlibat dan mendengarkan forum domestik secara teratur, dan mengimplementasikan saran yang relevan bila memungkinkan.

(Encourage government ministries and officials to engage with and listen to the domestic forums regularly, and implement relevant suggestions when possible.)

• Mendorong proyek-proyek investasi ekonomi nasional yang mendorong kolaborasi dan membangun kepercayaan di berbagai komunitas yang berbeda dan menunjukkan manfaat ekonomi, sosial dan individu dari penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pluralisme.

(Encourage national economic investment projects that foster collaboration and trust building across different communities and demonstrate the economic, societal and individual benefits of respect for religious freedom and pluralism.)

• Melatih dan mendukung aktor-aktor komunitas agama, termasuk aktor-aktor agama, untuk membangun ketahanan terhadap dan mencegah kekerasan ekstremisme dan terorisme, yang secara negatif memengaruhi kebebasan beragama, dengan menyebarluaskan pesan-pesan alternatif, melibatkan anggota masyarakat yang berisiko, dan menerapkan kemitraan intra dan antaragama.

(Train and support religious community actors, including religious actors, to build resilience to and prevent violent extremism and terrorism, which negatively affect religious freedom, by disseminating alternative messages, engaging at-risk community members, and implementing intra- and inter-faith partnerships.)


No comments:

Post a Comment

Bahagia di Tengah Pandemi

Semua kita perlu mencari cara-cara bahagia di tengah pandemi yang belum menunjukkan kapan selesainya. Mendengarkan lagu lawas adalah cara sa...