Type something and hit enter

author photo
By On
Seminar Kebangsaan kerjasama Pondok Modern Darussalam Gontor dengan Pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan 90 tahun Pondok Modern Gontor, Senin (8/8).
Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini membuktikan bahwa Gontor bisa bekerjasama dengan lembaga mana saja termasuk MPR-RI.
Dalam sambutannya Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan bahwa Gontor adalah sebuah realita yang sangat penting. Di MPR sudah ada 2 alumni Gontor yang pernah jadi ketua. Pertama adalah KH. Idham Chalid dan Dr. Hidayat Nur Wahid.
Sejak dari awal Gontor adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Gontor bahkan pernah menjadi korban PKI. Dan, Gontor juga bagian dari elemen bangsa yang mengisi kemerdekaan, kata Hidayat Nur Wahid lagi.
Motto kegiatan ini yaitu "Mengestafetkan nilai-nilai perjuangan Gontor untuk generasi selanjutnya" memiliki relevansi dengan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang perlu diestafetkan kepada generasi selanjutnya.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketua DKPP RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Pemikir Kebangsaan Dr. Yudi Latif.
Dari Integrasi Pendidikan ke Integrasi Hukum
Prof. Jimly mengatakan bahwa ia bersekolah tsanawiyah dan aliyah. Saya dari lulusan madrasah yang tidak terdaftar bisa jadi guru besar UI. Waktu tes UI 1976. Lulusan madrasah tidak kalah dengan tamatan lainnya.
Gontor adalah salah satu pelopor pesantren modern. Sukses untuk sukses, sukses untuk Indonesia. Setelah sukses mengintegrasikan pendidikan Islam dgn umum, kita perlu integrasikan hukum dengan syariat.
Ke depan, kita harus mengintegrasikan hukum karena hukum kita dualis (agama dan negara). Ini harus didudukkan. Awalnya hukum adalah hukum hingga datang Belanda dan terjadilah dualisme hukum.
Hukum tertinggi adalah konstitusi yang berisi perjanjian bersama. Imam Syafii menyebut ada Darul Islam, Darul Harb dan Darul Ahdi, tapi lebih tepat dalam konteks internasional. Dalam konteks hukum domestik, Darul Ahdi bisa dipahami sebagai hukum negara kesepakatan yang mengikat bersama.
Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama. Di situ ada perjanjian bersama. Piagam Madinah diteken oleh 13 kepala suku. Semua tunduk pada Piagam Madinah.
Perjanjian Hudaibiyah. Ketika materinya selesai, mau diteken. Ternyata ada tokoh Yahudi yang protes karena ada kata bismillahirrahmanirrahim. Dilaporkan ke Nabi. Akhirnya dicoret. Dikomplen lagi karena ada tulisan Muhammad Rasulullah, diganti Rasulullah bin Abdullah. Sama dengan Piagam Jakarta. Intinya kita harus taat pada perjanjian yang ada.
Semua aturan adalah penjabaran dari konstitusi. Maka, kita butuh banyak wakil agar materi UU tidak keluar dari pesan-pesan Ilahiyah atau Nubuwat. "Masing-masing kita harus saling toleran," kata Jimly.
95 persen negara seluruh dunia punya naskah konstitusi. Inilah yang jadi dasar penjabaran peraturan perundang-undangan. Kesadaran kita tentang syariat agama dan perundang-undangan jangan dipisahkan.
Prof Jimly pernah mengusulkan agar di OKI agar ada forum kerjasama hukum dan perundang-undangan. Semua negara OKi ada masalah hubungan agama dengan negara.
Kegiatan ini diharapkan jadi inspirasi untuk semua anak bangsa sebagai bagian dari aktor membangun peradaban masa depan.
Peradaban Berbasis Spiritualitas
Dalam paparannya, Dr. Yudi Latif mengatakan bahwa pertemuan ini istimewa karena merupakan titik singgung karena peringatan 71 tahun Indonesia dengan 90 tahun Gontor. Karena Gontor lebih tua dari republik maka sudah semestinya membimbing yang muda dan yang muda tidak lupa jasa-jasa yang muda.
"Kita jangan mengembangkan mentalitas luar pagar seakan-akan orang Islam tamu di negeri ini," kata Yudi.
Nasionalisme ada tiga tahap di Indonesia: purba, tua, dan modern.
Dulunya perlawanan terhadap kolonialisme dilakukan oleh pesantren. Kemudian, Awal abad ke 20, bangkit intelegensia baru yang dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat. Sekolah guru, dokter jawa, Abntenaar, dst. Lahirlah Sarikat Dagang Islam, Budi Oetomo, dst. Ini namanya proto-nasionalisme (nasionalisme tua). Identitasnya masih tersegmentasi dalam agama atau kelompok tertentu. Budi Oetomo misalnya semangatnya kejawaan. Sekar Rukun di Sunda dll.
Dalag Literatur barat tidak ada kaitan tokoh-tokoh pergerakan ini dengan sumber keagamaan. Darimana bibit-bibit egalitarianisme itu datang? Dr Soetomo ternyata keturunan Sunan Giri. Cokroaminoto masih keluarga pendiri Gontor. Agus Salim adalah pengurus Al-Munir. Cipto bapaknya seorang haji. Tirtoadisuryo, penggerak koran Medan Priyayi, keturunan Raden Mas Syahid (Pangeran Samber Nyawa). Para penggerak ini walau lulusan pendidikan modern punya akar-akar religiositas yang kuat.
Pada 1920 dengan munculnya sekolah tinggi di Indonesia, muncul satu kesadaran baru yang bisa menyatukan semuanya berbasis kesamaan cita-cita. Dimulai dari Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dasar PI adalah persatuan, kemandirian, non kooperasi, dan solidaritas. Ini merupakan usaha untuk mensintesiskan keragamaan Indonesia.
Di Bandung juga kelompok Sukarno Algemene Studi Club. Ia menulis tahun 1926, nasionalisme, marxisme, dan Islamisme. Ketiganya perlu bersatu untuk melawan kolonialisme. Adonan Pancasila mulai terlihat di sini. Baca Sukarno harus banyak bukunya. Ia pernah bilang, memikirkan Pancasila di umur 17 tahun, dari Penjara, atau di bawah pohon sukun di Ende.
Pancasila tidak sekali jadi. Ini merupakan aksi-reaksi lintas agama.
Yudi juga menjelaskan bahwa kita jangan merasa menjadi tamu di republik ini. Sebaliknya kita memberikan roh dan gizi bagi bangsa. Spiritualitas punya peran yang luar biasa bagi bangsa. Riset Toynbee mengatakan bahwa peradaban yang bertahan adalah yang masih mempertahankan spiritualitasnya. Jika tidak, negara tsb akan karam.

Click to comment